Mayor Johanes Abraham Dimara 1916-2000 (II)

Menjadi Polisi
Ketika pasukan Jepang mendarat di Indonesia Timur, Dimara muda berada di Pulau Buru sebagai guru Injil. Perkenalannya dengan bala tentara Dai Nipon berlangsung sekitar tahun 1941. Ketika Jepang masuk ke Pulau Buru, mereka menangkap pendeta Belanda dan keluarganya yang bertugas di sana. Akibatnya tidak ada lagi gaji bagi para guru yang bekerja di bawah administrasi Belanda pada waktu itu dan proses belajar mengajar pun menjadi terganggu.

Perkembangan selanjutnya, ada informasi bahwa tentara Jepang mencari orang Papua untuk bersedia menjadi tentara pembantu Jepang. Orang-orang di Pulau Buru yang mengenal Dimara sebagai Johanes Papua, langsung mencarinya. Dimara kemudian bertemu seorang Jepang yang bernama Tuan Ishido dan kepala pasukannya bernama Tuan Watanabe.

Ketika ditanya untuk bersedia menjadi polisi Jepang, Dimara begitu saja menerima tawaran yang diberikan Jepang karena saat itu tengah menganggur. Dalam keadaan seperti itu tidak banyak pilihan yang dapat diambil. Apalagi sebenarnya menjadi seorang serdadu merupakan impian lamanya. Sejak kecil ia sudah berkhayal mengenakan seragam polisi atau tentara yang bisa membuat orang kelihatan lebih gagah. Namun nasihat orang tuanya untuk masuk sekolah agama dan pertanian membuatnya harus memendam keinginannya.

Setelah bertemu Tuan Watanabe dan melalui percakapan singkat, bergabunglah Dimara dengan pasukan Jepang di sana. Sejak itu ia mulai belajar istilah bahasa Jepang dan mendapat latihan militer; baris-berbaris, cara menembak, dan lain-lain. Dengan seragam Heiho Dimara merasa diri lebih gagah. Setiap kali berkeliling orang-orang memberi hormat cenderung takut melihat dirinya, seorang Papua berbadan tinggi, besar dan hitam pula.

Sejak kecil orang tuanya di kampung selalu menanamkan kebiasaan untuk berpikir sebelum bertindak. Namun kerasnya didikan dari Jepang secara tidak langsung telah mempengaruhi kepribadiannya. Banyak perubahan terjadi pada dirinya. Keberaniannya untuk bertindak tegas terhadap bawahan yang melakukan kesalahan mulai tampak. Sifat keras yang merupakan watak dasar kebanyakan orang Biak pun semakin kelihatan. Ini terbentuk secara tidak sengaja selama menjadi anggota Heiho dan polisi Jepang di Pulau Buru. Meski demikian, tidak ada maksud dalam hati Dimara untuk bertindak sewenang-wenang. Ketika menjadi anggota Heiho, Dimara tidak pernah menampar atau memukuli orang, termasuk juga terhadap para tahanan. Bahkan, sering melepaskan tawanan yang ditangkap Jepang. Misalnya ketika mengetahui Jepang akan membunuh seorang tahanan, tidak segan-segan Dimara menyuruh orang itu untuk lari.

Perlakuan pihak Jepang terhadap rakyat Indonesia masa itu sangat tidak baik. Penghidupan rakyat merosot karena bahan pangan dan sandang sukar diperoleh. Para penguasa Jepang hanya mengutamakan kepentingan mereka untuk bisa memenangkan perang, akibatnya rakyat banyak yang menderita. Keadaan Dimara sebagai anggota Heiho, kemudian menjadi anggota Kempetai, relatif lebih baik. Selama pendudukan Jepang, kesempatan sebagai anggota Heiho dan pembantu Kempeitai, telah memberikan semacam pengenalan dasar-dasar strategi militer pada Dimara. Beberapa dasar taktik penyergapan dan perang di hutan, diperoleh Dimara saat menjadi anggota Heiho. Sedangkan ketika menjadi anggota Kempeitai, pengetahuan yang diperoleh Dimara adalah bagaimana bersikap lebih baik pada rakyat. Pada konteks ini, pendudukan Jepang di Indonesia dan khususnya di Pulau Buru tempat Dimara berada, menyebabkan penderitaan bagi rakyat setempat.

Perjuangan J.A. Dimara
Setelah Jepang menyerah karena kota Hirosima dan Nagasaki di bom atom oleh Sekutu, Soekarno dan Hatta kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di Sulawesi dibawa oleh Dr. Sam Ratulangi, gubernur revolusi, bersama Andi Pangeran dan Andi Sultan yang pulang dari Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1945. Setelah sampai di Makassar, Dr. Sam Ratulangi membentuk Pemerintahan Provinsi Sulawesi. Akan tetapi pada tanggal 24 September 1945 telah mendarat tentara Australia dengan menggunakan bendera Sekutu yang diboncengi oleh NICA dan KNIL (KNIL=Koninklijk Nederlandsch Indische Leger=Tentara Kerajaan Belanda Orang Pribumi).

Kehadiran kembali Belanda dengan wajah NICA disertai dengan KNIL, disambut dengan perlawanan rakyat. Banyak muncul laskar-laskar rakyat Indonesia untuk mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia sebagai reaksi kembalinya kolonialisme Belanda. Di Sulawesi lahir Laskar Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS). Dalam KRIS bergabung bukan saja orang-orang Sulawesi, tetapi juga komponen-komponen bangsa Indonesia yang lain, termasuk Anton Papilaya yang bergabung dengan KRIS dalam tahun 1946. Pada konteks ini kebijakan pemerintahan Indonesia pada awal tahun 1946 mengharuskan semua laskar yang ada bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pemuda-pemuda Maluku yang semula tergabung dalam KRIS kemudian bergabung dalam batalyon 5 dan diberangkatkan ke Yogyakarta. Disini mereka mendapat pembekalan dan berbagai macam latihan fisik dan mental untuk menghadapi Belanda.

Pada 3 Maret 1946, para pemuda Maluku yang telah dilatih di Yogyakarta itu diberangkatkan ke Maluku dengan KM Sindoro dan KM Semeru. KM Sindoro dipimpin oleh Letnan Ibrahim Saleh dan Yos Sudarso sebagai nahkoda, sementara KM Semeru dipimpin oleh Letnan Mulyadi. Ketika KM Sindoro memasuki perairan Namlea di pulau Buru, ternyata telah dikuasai kembali oleh Belanda. Melihat KM Sindoro memasuki perairan Namlea, Komandan Polisi Patiapon memerintahkan Polisi Efraim Lesnusa dan Dimara memeriksa kapal tersebut. Dimara kemudian memeriksa kapal tersebut, bahkan dapat berdialog dengan Yos Sudarso. Kepada Yos Sudarso, Dimara menceriterakan bahwa orang-orang di Namlea sudah mendengar soal merah putih (kemerdekaan Indonesia), hanya saja tidak ada gerakan.

Selanjutnya bersama sekitar 300 orang pemuda setempat dan pemuda Maluku yang diseludupkan oleh KM Sindoro itu, diantaranya ada Anton Papilaya, Dimara kemudian bergabung untuk menyerbu Pos Polisi di Namlea. Penyerbuan berhasil dan pada tanggal 8 April 1946, dengan merobek warna biru bendera Belanda, bendera merah putih berkibar di Namlea. Kegembiraan meliputi seluruh warga yang ada di Namlea. Selama empat hari kota Namlea dikuasai oleh merah putih. Peristiwa ini mengagetkan pihak Belanda di Ambon. Hal ini menyebabkan Dimara bersama Patisahursiwa dan Ibrahim Kabau ditangkap, kemudian dibawa ke Ambon untuk dipenjarakan.

Pada Agustus 1947, Dimara bersama 12 orang tahanan lainnya dipindahkan dari penjara Ambon ke penjara Trungku Layang di kota Makassar sampai Desember 1949. Setelah dibebaskan karena adanya penyerahan kedaulatan, Dimara tidak kembali ke Ambon, melainkan tetap tinggal di Makassar di rumah Albert Karubuy. Dimara tinggal sampai tahun 1950, dan pada Maret 1950 bersama-sama Johanes Latumakulita kembali ke Ambon. Ternyata Ambon telah dikuasai oleh RMS, sehingga kapal Waikelo yang ditumpanginya berbalik haluan kembali ke Makasar.

Sampai di Makassar Dimara bersama teman-temannya menghadap pimpinan Batalyon Pattimura dan diterima menjadi anggota tentara dalam batalyon tersebut. Untuk menghadapi RMS di Ambon, pada Juli 1950 atas perintah Kolonel Kawilarang pasukan Dimara diberangkatkan ke Ambon untuk menumpas RMS pimpinan Soumokil.

Kedatangan pasukannya disambut oleh pasukaan RMS sehingga terjadi pertempuran sengit. Dimana mendapat luka tembak di bahu kanannya tetapi selamat dan selama tiga hari di tempat perlindungan, bersama-sama korban yang luka-luka dievakuasi ke Makasar dan dirawat di Rumah Sakit Stella Marie.

Dalam perawatan di Rumah Sakit Stella Marie, Dimara dapat bertemu dengan Presiden Soekarno yang berkunjung ke Rumah Sakit itu. Hari itu sekitar bulan Agustus 1950, telah terjadi perubahan radikal atas dirinya. Dimara biasanya mengenalkan dirinya dengan Johanes Papua, tetapi ketika ditanya Ajudan Presiden Mayor Sabur, menyebut namanya dengan lengkap yaitu Johanes Abraham Dimara.

Setelah keluar dari rumah sakit Dimara kembali tinggal dirumah Karubuy. Dalam suatu kesempatan bersama-sama dengan Nicolas Suwages, Dimara pergi ke Jakarta. Di Jakarta Dimara tinggal di Jalan Suwiryo 43, kediaman Raja Mahmud Rumagessan, seorang tokoh Irian pada masa itu dan pernah mendekam untuk beberapa lama di penjara Makasar. Dimara kemudian menghadap Presiden Soekarno diantar oleh A. B. Karubuy dan Mahmud Rumagessan pada 24 Juni 1950.

Setelah beberapa lama tinggal di Jakarta, Dimara kembali ke Ambon dan langsung menghadap Komandan Resimen 25 Maluku Let. Kol. Sokowati. Dalam beberapa kali pertemuan yang juga dihadiri oleh Pieter dan pejabat militer lainnya, dibicarakan untuk membentuk Organisasi Pembebasan Irian (OPI). Dimara diangkat menjadi Ketua OPI, dan dalam perkembangannya OPI juga mempunyai cabang di Sorong dan Manokwari. Untuk kamuflase di Sorong dan Manokwari OPI merupakan singkatan dari Organisasi Pemuda Irian.

Pada Juli 1951, Dimara mendapat perintah ke Jakarta untuk menghadap Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Dimara mendapat perintah lisan dari Presiden Soekarno untuk masuk ke Irian Barat (Papua). Sekembalinya dari Jakarta segera menghadap Kolonel Sokowati, Panglima Pattimura untuk melaporkan hasil pertemuannya dengan presiden. Kolonel Sokowati menjelasakan, bahwa Dimara ditunjuk menjadi Komandan Kompi untuk pasukannya masuk ke Irian Barat (Papua). Kemudian Dimara melakukan perekrutan anggota, terdiri dari para pemuda Ambon, Maluku Tengah dan dari Papua yang berada di Ambon.

Pertengahan Oktober 1964, bersama sekitar 40 anak buahnya, pasukan Dimara siap menuju Irian Barat (Papua). Perjalanan dari Ambon mengambil rute menuju Dobo. Dari Dobo Dimara bersama pasukannya menumpang kapal pencari mutiara menuju teluk Etna di daerah Kaimana. Disini pasukannya bertemu dengan patroli Polisi Belanda. Disini pula Dimara berhasil menangkap Komandan Polisi Belanda Louis van Krieken. Dimara kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Louis van Krieken ke Ambon. Apa yang dikatakan bahwa Belanda akan menyerbu pasukan Dimara ternyata benar. Dalam penyergapan Belanda, Dimara bersama pasukannya ditangkap. Sejak akhir Oktober 1954 sampai bulan Mei 1955 Dimara bersama anak buahnya mendekam dipenjara di Jayapura. Pengadilan kolonial akhirnya memutuskan Dimara bersama anak buahnya harus dikirim ke Penjara di Boven Digoel Tanah Merah.

Selama tujuh tahun Dimara mendekam di penjara Boven Digoel Tanah Merah. Pada April 1961 Dimara bebas dan perjalanan pembebasannya melalui Merauke-Holandia (Jayapura) — Sorong dengan naik pesawat terbang. Dari Sorong kemudian diteruskan dengan naik kapal motor ke Pulau Obi, Bacan dan Ternate. Dari Temate ke esokan harinya dengan motor Johnson, seorang Polisi mengantarkannya ke Soa Siu, Tidore. Soa Siu pada waktu itu merupakan Ibu Kota Provinsi Irian Barat perjuangan. Sultan Tidore Zainal Abidin Syah oleh Presiden Soekarno diangkat menjadi Gubernur Perjuangan. Di Soa Siu Dimara bertemu dengan Panglima Busyiri dan John Sembay yang diajak oleh Nicolas Suwages ke Tidore.

Setelah beberapa bulan di Soa Siu, Dimara kembali ke Ambon pada 7 Juni 1961. Pada akhir Agustus 1961, Dimara mendapat perintah dari Panglima Busyiri untuk pergi ke Jakarta. Bersama-sama dengan Suwages dan beberapa pemuda Papua lainnya berangkat ke Jakarta dengan menumpang kapal laut, mereka tiba di Jakarta pertengahan September 1961. Di Jakarta Dimara membuat laporan kepada Jendral Nasution tentang tugasnya masuk ke Papua tahun 1954 sampai dipenjarakan di Digoel. Pada bulan itu juga dipanggil Presiden Soekarno dan Menlu Soebandrio di Istana Merdeka. Di istana Presiden Soekarno menyambut hangat dengan menyebut Dimara dengan ”Anak Dimara” dan sebagai pahlawan Irian Barat.

Kehadiran Dimara di istana mengukuhkannya sebagai salah seorang anggota yang ikut serta dalam delegasi Republik Indonesia (RI) ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Mulai saat itu Dimara sebagai tokoh pembebasan Irian Barat di PBB dan berangkat pada Oktober 1961. Meskipun Dimara menjadi salah seorang tokoh Papua, tetapi tidak pernah meninggalkan komunitasnya di Jakarta. Sebagaimana diketahui pada tahun 1953 Mahmud Rumagessan diangkat menjadi Ketua Umum Gerakan Cenderawih Revolusioner Irian Barat (GCRIB). Sebagai Ketua I yaitu J.A. Dimara, Ketua II Andi Basso, dan A. Rambitan sebagai Sekretaris. Tujuan GCRIB ialah membantu usaha pemerintah RI dalam upaya memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi dari tangan kaum penjajah. Organisasi GCRIB kemudian lebih dikenal dengan nama Gerakan Rakyat Irian Barat (GRIB) dan dipimpin oleh J.A. Dimara menggantikan Silas Papare.

Organisasi GRIB memberikan kepercayaan kepada J.A. Dimara selain sebagai ketua GRIB juga sebagai anggota Dewan Pertahanan Nasional (Depertan). Hal yang menarik adalah J.A. Dimara sebagai anggota Depertan hanya berpangkat Pembantu Letnan Satu (Peltu). Perkembangan selanjutnya, berdasarkan Keppres No.179/M Tahun 1962 tanggal 12 April 1962 terhitung mulai tanggal 1 April 1962 pangkat J.A. Dimara dinaikkan menjadi Mayor TNI AD. Pelantikan dilaksanakan pada tanggal 28 April 1962 oleh Wakasad Letjen Gatot Subroto.

Pada pertengahan tahun 1962, Mayor J.A. Dimara kembali ikut sebagai anggota delegasi RI ke PBB. Menlu Soebandrio mengenalkan Dimara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) John F. Kennedy. Sesuai pentahapan Persetujuan New York 1962, pemerintahan Untea di Irian Barat berakhir pada 1 Mei 1963, pada konteks ini Dimara menyaksikan peristiwa Presiden Soekarno meresmikan pemerintahan di Irian Barat dalam naungan Republik Indonesia.

Sejak Maret 1967 Dimara sering sakit, pada Oktober 2000 kesehatannya semakin menurun. J.A. Dimara kemudian di rawat di RSPAD Gatot  Soebroto, pada 20 Oktober 2000 meninggal dunia. Dimara dimakamkam di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara militer pada 23 Oktober 2000. Pemerintah kemudian menetapkan J.A. Dimara sebagai Pahlawan Nasional pada 11 November 2010.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *