Sersan Usman (1943–1968) dan Kopral Harun (1947- 1968) (II)

Setelah beberapa bulan ditahan, Usman dan Harun pada tanggal 4 Oktober 1965 diajukan ke Pengadilan Tinggi Singapura. Tuduhan terhadap mereka melanggar Internal Security Act (Undang-undang keamanan dalam negeri). Mereka dituntut berdasarkan Emergency Regulations 1964 (Criminal Trials).

Pada tanggal 20 Oktober 1965 mereka dijatuhi hukuman mati. Kedua terdakwa dibela oleh ahli hukum T.T. Rayah dari Singapura dengan biaya dari Pemerintah Indonesia. Segala usaha pembela untuk meminta kepada Pengadilan supaya kedua orang terdakwa itu diperlakukan sebagai tawanan perang tetap ditolak. Usman dan Harun diadili sebagai penjahat biasa. Pelaksanaan keputusan Pengadilan Tinggi Singapura itu akan dijalankan pada tanggal 17 Oktober 1968. Menjelang pelaksanaan hukuman mati, mereka ditahan dalam penjara Changi.

Pada tanggal 6 Juni 1966 mereka naik banding ke Pengadilan Malaysia (waktu itu Singapura belum memisahkan diri dari Malaysia). Permohonan mereka ditolak pada tanggal 5 Oktober 1966. Pada tanggal 17 Februari 1967 perkara tersebut diajukan lagi ke Privy Council di London. Usaha penyelamatan jiwa kedua pemuda Indonesia itu gagaI. Surat penolakannya datang pada tanggal 21 Mei 1968.

Setelah usaha naik banding mengenai perkara Usman dan Harun ke badan Peradilan Tertinggi yang berlaku untuk Singapura tersebut gagal, maka usaha terakhir adalah untuk mendapatkan grasi dari Presiden Singapura Jusuf bin Ishak. Permohonan grasi ini diajukan pada tanggal 1 Juni 1968. Bersamaan dengan itu usaha penyelamatan kedua prajurit itu oleh Pemerintah Indonesia makin ditingkatkan. Kedutaan Besar RI di Singapura diperintahkan untuk mempergunakan segala daya upaya yang mungkin dapat dijalankan guna memperoleh pengampunan. Setidak-tidaknya memperingan hukuman kedua orang sukarelawan Indonesia tersebut.

Pada tanggal 4 Mei 1968, Menteri Luar Negeri Adam Malik berusaha melalui Menteri Luar Negeri Singapura untuk membantu usaha yang dilakukan KBRI. Ternyata usaha ini pun mengalami kegagalan. Pada tanggal 9 Oktober 1968 Menlu Singapura menyatakan bahwa permohonan grasi atas hukuman mati Usman dan Harun ditolak oleh Presiden Singapura. Pengadilan Tinggi Singapura tetap pada keputusannya untuk melaksanakan hukuman gantung pada tanggal 17 Oktober 1968 pukul 06.00 waktu setempat kepada Usman dan Harun.

Sementara itu Letkol Gani Djemat SH, Atase Angkatan Laut pada KBRI di Singapura dipanggil ke Jakarta untuk memberikan laporan mengenai usaha penyelamatan jiwa Usman dan Harun. KBRI mohon kepada Pemerintah Singapura supaya pelaksanaan hukuman mati itu ditunda, agar KBRI dapat menghubungi pemerintahnya. Tanggal 10 Oktober 1968 Letkol Gani Djemat kembali ke Singapura dari Jakarta. la membawa sepucuk surat dari Presiden Soeharto yang ditujukan kepada Presiden dan Perdana Menteri Singapura. Ternyata surat Presiden Soeharto itu tidak dapat disampaikan langsung kepada alamatnya. Presiden Singapura sedang sakit sedangkan Perdana Menteri Lee Kwan Yew tidak dapat dihubungi karena sedang sibuk mempersiapkan keberangkatannya ke Tokyo. Sementara itu waktu pelaksanaan hukuman atas Usman dan Harun makin mendekat.

Karena Presiden maupun Perdana Menteri tidak dapat dihubungi, maka diusahakan untuk menghubungi menteri-menteri lainnya yang diperkirakan dapat membantu usaha penyelamatan jiwa Usman dan Harun. Maka dihubungilah Menteri Perundang-undangan, Sekretaris tetap Kementerian Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Singapura. Akhirnya surat Presiden Soeharto itu diserahkan kepada Menlu Singapura. Dapat dibayangkan betapa sibuknya untuk mengusahakan sampai saat terakhir agar permohonan grasi itu dapat diajukan.

Meskipun demikian Pemerintah Indonesia belum berputus asa untuk menyelamatkan jiwa kedua warganegaranya itu. Pada tanggal 15 Oktober 1968 pagi, Letkol Gani Djemaat datang ke penjara Changi atas permintaan salah seorang dari prajurit tersebut. Ternyata mereka sudah diberitahu (pada tanggal 14 Oktober 1968) bahwa peIaksanaan hukuman akan dijalankan pada tanggal 11 Oktober pukul 06.00 waktu setempat. Kedua orang anak muda itu menyampaikan permintaan terakhir kepada Letkol Gani Djemat agar jenazah mereka dibawa ke Indonesia dan supaya keluarga mereka diberitahukan.

Sebagai usaha terakhir tibalah Brigjen Tjokropranolo (terakhir Letjen Purn) sebagai utusan pribadi Presiden Soeharto untuk menghubungi pejabat yang berwenang di Singapura. Tetapi usaha yang terakhir ini pun mengalami kegagalan. Pada pukul 06.00 tanggal 16 Oktober 1968 Brigjen Tjokropranolo bersama Letkol Gani Djemat mendatangi rumah penjara Changi untuk menjenguk Usman dan Harun. Suasana sangat mengharukan, karena mereka tahu bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang terakhir.

Pada pukul 02.00 menjelang dini hati tanggal 17 Oktober 1968, di mana waktu tinggal kira-kira 4 jam lagi sebelum pelaksanaan hukuman gantung, di KBRI diadakan pertemuan yang dipimpin oleh Kuasa RI di Singapura Letkol Ramli. Pertemuan itu untuk menyampaikan penolakan Pemerintah Singapura mengenai permohonan grasi hukuman Usman dan Harun. Suasana di Kedutaan RI di Singapura pada saat itu sangat tegang. Semua Pejabat Kedutaan RI sangat sibuk. Pada saat menjelang kematiannya orang sangat terkesan akan sikap kedua prajutit AL itu. Mereka tetap tenang dan tabah menghadapi hari-hari terakhir mereka. Sikap mereka sebagai prajurit tetap korek dan disiplin sewaktu berhadapan dengan perwira yang mengunjungi mereka.

Betapa tabahnya mereka menghadapi hari kematian mereka dapat terlihat dari surat-surat mereka kepada keluarganya. Dari Sersan Djanatin antara lain berbunyi sebagai berikut: “Berhubung tuduhan dinda yang bersangkutan dengan nasib dinda dalam rayuan memohon ampun kepada Pemerintah Republik Singapura tidak dapat dikabulkan, maka perlu anakanda menghaturkan berita duka ke pangkuan Bunda + keluarga semua di sini bahwa pelaksanaan hukuman mati ke atas anakanda telah diputuskan pada 17 Oktober 1968, hari Kamis 24 Rajab 1388.” Surat itu dibuatnya tanggal 16 Oktober 1968.

Sebagian dari isi surat Harun alias Tohir bin Said yang ditulisnya juga tanggal 16 Oktober 1968 itu adalah: “Bersama ini adindamu menyampaikan berita yang sangat mengharukan seisi kaum keluarga di sana itu ialah pada 14-10-1968 jam 10.00 pagi waktu Singapura rayuan adinda tetap akan menerima hukuman gantung sampai mati.” Dari kedua surat mereka itu, kelihatan bahwa mereka tabah dan tawakal dan sudah menyerah diri kepada kehendak Yang Maha Kuasa.

Penjara Changi, Singapura tanggal 17 Oktober 1968. Dua orang prajurit Indonesia, Usman dan Harun diturunkan dari tiang gantungan. Seluruh pegawai penjara terlihat kesibukan yang luar biasa. Di Staf Kedutaan RI terjadi keharuan yang mendalam, karena duka dan penyesalan.

Gugur Sebagai Pahlawan Pembela Kemerdekaan
Pada tanggal 17 Oktober 1968, pukul 06.07 pagi, KBRI menelpon Penjara Changi dan mendapat jawaban bahwa, hukuman mati telah dilaksanakan. Dokter penjara Changi menceritakan tentang sikap kedua prajurit itu sewaktu menghadapi tiang gantungan membuktikan ketangguhan mental mereka. Sedikit pun tidak merasa gentar. Mereka dengan tenang menuju ke tiang gantungan. Dokter tersebut menyatakan kagum sekali akan ketinggian moril kedua prajurit itu.

Pesawat yang khusus dikirimkan untuk menjemput kedua jenazah Usman dan Harun itu meninggalkan landasan Pangkalan Udara Changi pada pukul 14.35. Turut serta dalam pesawat itu Brigjen Tjokropranolo dan Kuasa Indonesia di Singapura Kolonel A. Rachman Ramli.

Di lapangan terbang Kemayoran dilakukan penyambutan jenazah dengan upacara militer. Para penyambut tidak seorang pun yang dapat menahan keharuan mereka. Lebih-lebih keluarga kedua pahlawan tersebut. Setelah disemayamkan di Aula Staf Hankam, pada tanggal 18 Oktober 1968 kedua pahlawan itu dimakamkan di TMP Kalibata Jakarta, dengan upacara militer.

Sebagai penghargaan atas jasa mereka terhadap negara dan bangsa, maka Pemerintah telah menaikkan pangkat mereka satu tingkat yaitu Usman alias Djanatin bin H. Moch. Ali menjadi Sersan Anumerta KKo dan Hasan alias Tohir bin Said Mahador menjadi Kopral Anumerta KKo. Penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah kepada kedua almarhum adalah meng¬angkat mereka sebagai Pahlawan Pembela Kemerdekaan. Dengan Surat Keputusan Presiden  RI No. 050/TK/Tahun 1968 tanggal 17 Oktober 1968.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *